NEWS
Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta akan mencontoh sistem penyusunan anggaran yang digunakan
Pemerintah Kota Surabaya. Ya, Pemkot Surabaya menggunakan sistem e-budgeting
dalam penyusunan anggaran untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran.
"Kita lagi
persiapkan sistem e-budgeting yang seperti Surabaya. Nanti tidak bisa diubah
siapapun karena password-nya di Pak Gubernur atau di otoritas tertentu.
Surabaya punya sistem kalau mau mengajukan nggak bisa ubah-ubah. Jadi kalau
sudah kita coret, nah kalau ada sistem ini kita bisa kunci," kata Basuki T
Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (10/9).
Ia mengatakan,
penerapan sistem e-budgeting diharapkan mampu meminimalisir peluang
penyelewengan anggaran. Sebab, kata Basuki, yang bertindak sebagai admin
nantinya dapat melakukan manajamen user, database, dan mengakses semua hak user
seperti mengunci dan membuka akses serta mengunci kegiatan yang diusulkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Jadi tidak bisa
dilakukan perubahan, jika kegiatan tersebut tidak disetujui," ujarnya.
Basuki mengaku
kerapkali menemukan pengadaan sejumlah item yang sebelumnya telah dicoret saat
diajukan dari SKPD, tetapi tetap saja muncul. "Sistem ini sangat lemah.
Saya sudah coret item tersebut di atas kertas, tapi tetap saja muncul. Makanya
sekarang kita mesti bikin untuk semua SKPD," ungkapnya.
Untuk itu, mantan
Bupati Belitung Timur ini telah menginstruksikan Kepala BPKD DKI Endang
Wijayanti untuk mempersiapkan penerapan sistem e-budgeting pada 2014 mendatang.
Selanjutnya,
gubernur, wakil gubernur, ataupun badan atau pihak tertentu yang ditunjuk
akan berfungsi sebagai administrator sistem e-budgeting tersebut. "Tapi
kita tidak tahu dewan setuju nggak? Kalau DPRD setuju, kalau nanti ada item
yang nggak bisa, saya lock tanpa password saya, nggak bisa diubah,"
ungkapnya.
Konsep
“E-budgeting” Mendapat Respek Publik Nasional
Salah satu upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok”
Tjahaja Purnama untuk menciptakan transparansi dan menghindari permaianan
anggaran oleh oknum tertentu adalah dengan menerapkan e-budgeting pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah APBD.
Ternyata, sistem yang memproteksi APBD dari
kemungkinan permainan anggaran oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu,
mendapat dukungan dari publik nasional.
“Selain kepercayaan terhadap komitmen Ahok dalam pemerintahan
bersih, publik juga percaya dengan argumen dan konsep Ahok tentang e-budgeting.
Khususnya dalam meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaran pemerintah
daerah,” ujar Ade Mulyana dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) – Denny JA,
Selasa (10/3/2015).
Hasil survei yang dilakukan LSI
menunjukkan, 78,30 persen publik mendukung konsep e-budgeting Ahok untuk transparansi keuangan
daerah. Hanya 15,40 persen publik yang menyatakan tidak setuju dengan konsep e-budgeting tersebut.
“Meskipun terjadi di wilayah lokal, DKI,
tetapi perseteruan Ahok vs DPRD DKI sangat menyita perhatian publik nasional.
Termasuk juga, sejumlah program unggulan Ahok yang diekspos melalui media
nasional,” ucap Ade. [Kompas.com]
Komentar :
Saya sangat setuju dalam
penyusunan anggaran untuk menghindari adanya penyelewengan ataupun permainan anggaran
oleh oknum
tertentu adalah dengan menerapkan e-budgeting pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah APBD.
Walaupun
ada beberapa oknum ataupun warga local yang tidak menyetujuinya, e-budegeting tetap
diterapkan. Bahkan input e-budgeting telah rampung.
Dengan langkah ini, Basuki meyakini warga dapat mengetahui
pihak-pihak mana saja yang kongkalikong dan “bermain” dengan anggaran. Warga
maupun DPRD kini bisa ikut menilai anggaran mana saja yang dirasa tidak sesuai
atau tidak masuk akal. Akan ada proyektor yang memperlihatkan sistem e-budgeting dalam pembahasan RAPBD 2015. Pihak
mana yang memasukkan serta mencoret anggaran dapat terlihat jelas dengan e-budgeting itu.
Sistem
e-Budgeting Sudah Selamatkan Rp 5,3 Triliun
Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa senang karena sistem e-budgeting
yang diterapkannya mulai membuahkan hasil. Ia mengatakan telah menghemat
anggaran hingga Rp 5,3 triliun.
Dalam
e-budgeting, kata sosialisasi tidak boleh, beli mesin penghancur kertas,
penghitung duit. Begitu masuk ke komputer, sistem akan menolak.
Dengan e-budgeting, Ahok berkata, anggaran-anggaran yang tidak
memiliki nilai atau fungsi penting akan langsung dieliminasi. Dengan begitu,
anggaran pun bisa dihemat sangat banyak.
Telah dibuktikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) e-budgeting dapat menghemat uang
anggaran dari penolakan-penolakan dari mereka-mereka yang masih
bandel mau masukin? Itu Rp 4,3 triliun. Setelah itu ada yang masukin lagi, kan
harus 100 persen e-budgeting, dapat lagi Rp 1 triliun.
“Jadi Rp 5,3 triliun kita hemat dari sistim e-budgeting. Jadi
sistem yang telah diterapkan mulai berjalan dengan baik. Harusnya 2014 sudah
jalan. Hanya waktu itu masih ada beberapa oknum yang menolak e-budgeting.
Reporter : folmer
Sumber :
Beritajakarta.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar